Kenaikan Harga BBM

“Kenaikan Harga BBM”

Sebanyak 10 ribu buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Indonesia (MPBI), terdiri dari KSPI, KSPSI, KSBSI dan Federasi SP lainnya hari ini (17/6/2013) kembali turun aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan mengepung gedung DPR RI, di mana akan dilakukan sidang paripurna DPR terkait pembahasan APBN-P 2013. Seperti diketahui, pemerintah memastikan akan menaikkan harga BBM subsidi jenis premium dan solar pada pekan ini. Rencananya harga premium akan naik Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter dan solar naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter. Saat ini kedua jenis BBM tersebut dijual dengan harga Rp 4.500 per liter.

Menurut para pendemo, langkah pemerintah menaikkan harga BBM, dibarengi pembagian Bantuan Langsung Sementara (BLSM) pada masyarakat miskin adalah tindakan pembodohan dan tidak produktif. Kenaikan harga BBM juga merupakan tindakan yang tidak pro rakyat kecil terutama buruh.
Kenaikan harga BBM itu membuat daya beli buruh turun. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 500 ribu- Rp 700 ribu akan tergerus atau sia-sia karena harga sembako naik, sewa rumah dan kontrakan naik, transportasi naik dan inflasi akan naik di atas 10%. Dampaknya pada 44 Juta buruh formal akan jadi miskin lagi jadi buruh akan makin menderita.

Kenaikan BBM juga menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam mengelola keuangan negara. Pemerintah dianggap gagal dalam mengoptimalkan potensi pajak, dari 60 juta orang dengan penghasilan kena pajak, baru sekitar 8.8 juta atau 14,7% yang membayar pajaknya. Dan dari 5 juta badan usaha yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak, baru 520 ribu atau 10,4 % saja yang membayar pajaknya. Penerimaan pajak penghasilan (pph ) turun dari Rp 584.9 triliun menjadi Rp 530,7 triliun, turun Rp 54,1 triliun ditambah kasus korupsi yang terjadi di Dirjen Pajak.

Berdasarkan pemeriksaan BPK 2012, dana bantuan sosial yang bermasalah sebesar Rp 31,66 triliun, jadi aparat yang korup yang jadikan rakyat sengsara. Untuk itu, masih banyak cara untuk menekan defisit anggaran.

Kenaikan BBM juga menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam mengelola kebijakan energi. Pemerintah telah mengorbankan rakyat untuk kepentingan asing, karena minyak yang dikelola oleh pertamina hanya sekitar 14% dari total yang ada dan selebihnya dikuasai swasta dan asing, sehingga Indonesia harus mengimpor minyak, di saat yang sama Indonesia juga mengekspor. Pemerintah juga tidak serius membangun kilang minyak untuk meningkatkan kapasitas produksi Pertamina dan tidak serius menyiapkan gas sebagai energi alternatif.

Pemberian BLSM Rp 150 ribu per bulan untuk setiap keluarga, artinya tiap keluarga dengan empat orang dapat bantuan Rp 1.250 per orang per hari. Sedangkan kenaikan BBM Rp 2.000 per liter, ditambah naiknya harga sembako, transportasi, dan kontrakan yang bila dihitung tidak akan kurang dari Rp 400 ribu per keluarga.

Rakyat miskin akan tekor Rp 250 ribu per bulan bila subsidi BBM diganti BLSM. BLSM hanya diberikan selama empat bulan. Sedangkan imbas dari kenaikan BBM akan selamanya dirasakan rakyat miskin dan buruh. Apalagi, kenaikan harga BBM ini menjelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, pasti kenaikan harga akan berlipat-lipat.

Selain itu, pemberian BLSM sebagai penganti subsidi BBM kepada rakyat miskin juga sarat kepentingan politis, pemberian BLSM ini akan dimanfaatkan partai penguasa untuk menarik dukungan masyarakat, kenaikan harga BBM dan pemberian BLSM hanya untuk kepentingan para politisi dan pencitraan para pejabat di mata rakyat.

Sebaiknya, pemerintah harus mempertimbangakan matang-matang saat memutuskan kenaikan harga BBM. Jangan terlalu tinggi dan harus dibarengi dengan kontrol yang kuat agar kenaikan itu tak berimbas pada kenaikan harga barang, transportasi, dan lain-lainnya. Pemerintah perlu memikirkan kebijakan strategis lain untuk memperbaiki perekonomian, bukan hanya memikirkan kenaikan harga BBM.